PTA Samarinda Gelar Bimtek PNBP, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Foto Bersama Acara Bimtek dengan Ditjen Badilag MA RI
Samarinda, 11 November 2025 — Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 - 11 November 2025, di Hotel Harris Samarinda, dan diikuti oleh para pimpinan, panitera, sekretaris, serta perwakilan satuan kerja pengadilan agama se-Kalimantan Timur.
Foto Pembinaan Ketua PTA Samarinda
Kegiatan dibuka dengan pembinaan dari Ketua PTA Samarinda, Dr. H. Mame Sadafal, M.H., yang menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab aparatur dalam mengelola dana publik. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara.
“Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap langkah pengelolaan PNBP,” ujar Mame Sadafal dalam sambutannya.
Foto Sambutan Sutarno, S.I.P., M.M., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA RI)
Materi teknis pertama disampaikan oleh Sutarno, S.I.P., M.M., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama (Ditjen Badilag MA RI), yang memaparkan Tata Kelola dalam Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP di Lingkungan Peradilan Agama. Ia menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-undang No. 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020, serta penerapan sistem digital SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan.
Selanjutnya, Wakil Ketua PTA Samarinda, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H., menyampaikan materi tentang Penguatan Tata Kelola Organisasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai jika seluruh aparatur bekerja dengan integritas, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Sistem yang baik tidak akan berjalan tanpa manusia yang berintegritas. Kita harus mulai dari diri sendiri untuk menciptakan organisasi yang bersih,” tegasnya.
Foto Pemaparan Materi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur
Selain itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Rizka Yuli Nur Fadlilah dan Jimmy Ariyanto, S.H. juga turut memberikan materi terkait Pengelolaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban PNBP serta Tata Cara Penetapan Target Penerimaan dan Mekanisme Izin Penggunaan Anggaran PNBP. Narasumber dari DJPb menekankan pentingnya sinkronisasi antara target penerimaan dan realisasi belanja, serta penerapan prinsip zero minus, yakni memastikan tidak terjadi kelebihan belanja dibanding penerimaan PNBP yang disetujui.
Foto Bersama Acara Bimtek Hari ke-2
Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan diskusi panel yang dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris PTA Samarinda. Dalam sesi ini, para peserta berbagi pengalaman dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan PNBP di masing-masing satuan kerja. Diskusi berjalan interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan di lingkungan peradilan agama.
Melalui kegiatan ini, PTA Samarinda berharap seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dapat menerapkan prinsip good governance, memperkuat budaya kerja yang transparan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Sebagai tindak lanjut, PTA Samarinda berencana melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan hasil Bimtek di masing-masing satuan kerja. Langkah ini diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menerapkan sistem pengelolaan PNBP yang efektif serta memastikan seluruh aparatur memahami dan menjalankan kewajiban administrasi keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. (kly)