PTA Samarinda Dorong Pengadilan Agama di Kaltim Wujudkan Zona Integritas, Targetkan WBK dan WBBM

          Samarinda, 14 Maret 2025 – Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menggelar Pembinaan dan Pengawasan secara daring (E-Binwas) pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan fokus pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur. Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen satuan kerja dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
          Acara dibuka dengan pengarahan oleh Ketua PTA Samarinda, H. Helminizami, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa pembangunan ZI adalah kebutuhan mendesak. "Kita ingin memastikan bahwa semua satuan kerja memiliki integritas tinggi dan bebas dari korupsi. Ini bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Tahun ini, kita berharap ada tambahan satuan kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM," ujarnya.
          Acara ini dimoderatori oleh Sekretaris PTA Samarinda, Hamdani, S.E., M.M., dengan menghadirkan dua narasumber berkompeten, yaitu Wakil Ketua PTA Samarinda, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H., serta Kasubag Keuangan dan Pelaporan, Dessy Mustika, S.H. Partisipasi aktif dari seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Timur semakin memperkaya diskusi yang berlangsung.

Monitoring Kinerja: Baru Empat PA Capai Kategori Hijau
          Dalam pemaparannya, Wakil Ketua PTA Samarinda, Dra. Muhayah, S.H., M.H., mengungkapkan hasil Monitoring Hatibinwasda Triwulan I Tahun 2025. Dari sembilan satuan kerja yang dipantau, baru empat yang mencapai kategori hijau, yakni PA Tenggarong, PA Tanah Grogot, PA Sangatta, dan PA Bontang.
"Perlu ada strategi konkret untuk memastikan satuan kerja lainnya dapat menyusul. Pembangunan ZI bukan hanya soal dokumen dan laporan, tetapi harus ada implementasi nyata yang terukur," ujarnya.
Sementara itu, Kasubag Keuangan dan Pelaporan, Dessy Mustika, S.H., menekankan bahwa pembangunan ZI harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. "Setiap satuan kerja wajib memiliki strategi dan rencana aksi yang jelas. Pembangunan ZI tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan langkah-langkah konkret mulai dari pencanangan hingga pemantauan yang terus-menerus," jelasnya.

Strategi Enam Pilar Reformasi Birokrasi
Sebagai bagian dari optimalisasi ZI, PTA Samarinda menekankan enam area utama reformasi birokrasi, yaitu:
1. Manajemen Perubahan – Mendorong transformasi budaya kerja berbasis integritas.
2. Penataan Tata Laksana – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan SDM Aparatur – Penerapan metode talent pool, penguatan disiplin, serta penegakan kode etik pegawai.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja – Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis metode SMART.
5. Penguatan Pengawasan – Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kebijakan Anti-Gratifikasi.
6. Peningkatan Pelayanan Publik – Optimalisasi e-Court dan survei kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur efektivitas layanan.

Tantangan dan Solusi: Keterbatasan Kuota WBK/WBBM
          Salah satu tantangan yang disoroti dalam diskusi adalah keterbatasan kuota satuan kerja yang dapat diajukan untuk meraih WBK dan WBBM. Berdasarkan Surat SEKMA Nomor 292 Tahun 2025, hanya 40% dari total satuan kerja yang bisa diajukan setiap tahun, dengan kuota tingkat banding sebesar 20%.
Selain itu, satuan kerja yang pernah diusulkan tetapi gagal di tahun sebelumnya tidak dapat diajukan kembali dalam satu tahun berikutnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi satuan kerja lain.
Untuk memastikan keberhasilan pembangunan ZI, PTA Samarinda juga menekankan pentingnya manajemen media yang efektif. Salah satu contoh praktik terbaik yang disoroti adalah PA Tanah Grogot, yang aktif melakukan kampanye publik, seperti membagikan takjil kepada masyarakat, sekaligus mempublikasikan kegiatannya untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Langkah Konkret: Survei dan Monitoring Berkelanjutan
         Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, PTA Samarinda mewajibkan satuan kerja untuk melaksanakan survei mandiri pada pekan survei yang berlangsung 8–25 April 2025. Sebagian besar Pengadilan Agama telah melaksanakan survei melalui aplikasi Survelag, sementara beberapa satuan kerja, termasuk PA Balikpapan, masih dalam tahap persiapan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.
Selain itu, PTA Samarinda juga menginstruksikan agar setiap satuan kerja memonitor dan mengevaluasi ulasan masyarakat, termasuk di platform seperti Google Review.
"Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, setiap satuan kerja harus siap menerima kritik dan memperbaiki layanan secara berkelanjutan," ujar Dessy Mustika.

Penutup: Komitmen Bersama Mewujudkan Peradilan Bermartabat
          Menutup kegiatan, Wakil Ketua PTA Samarinda, Dra. Muhayah, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh satuan kerja atas dedikasi mereka dalam pembangunan ZI. "Kami bangga dengan semangat seluruh satuan kerja. Pembangunan Zona Integritas adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Ini bukan sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi bagaimana kita membangun kepercayaan publik terhadap peradilan," tegasnya.
Dengan strategi yang matang, pemantauan yang ketat, serta keterlibatan seluruh elemen satuan kerja, PTA Samarinda optimistis bahwa semakin banyak Pengadilan Agama yang dapat meraih WBK dan WBBM, mewujudkan peradilan yang lebih bersih, profesional, dan melayani.