Ketua PTA Samarinda Hadiri Penandatanganan MoU
dan Sarasehan Bersama Ketua PTA se-Indonesia di Surabaya
PTA Surabaya bersama Pemprov Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan Kejati Jawa Timur dalam penguatan kepastian hukum dan ketahanan keluarga, Surabaya (22/01/2026)
Surabaya — Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda hadiri rangkaian kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU (Memorandum of Understanding) dan Sarasehan pada (22/01/2026) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Kegiatan diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Hal ini menjadi forum strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga serta institusi peradilan agama di tengah tantangan era disrupsi.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dalam rangkaian kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sarasehan di Surabaya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua PTA Surabaya bersama Gubernur Jawa Timur, disaksikan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Nota kesepahaman tersebut menegaskan komitmen bersama dalam penyelesaian persoalan keluarga secara komprehensif dari hulu ke hilir. Ketua PTA Samarinda menilai kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan peradilan agama di daerah.
“Kegiatan penandatanganan MoU ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memahami secara langsung arah kebijakan dan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai wilayah. Sinergi yang dibangun tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga substantif dalam penyelesaian persoalan keluarga,” ujar Ketua PTA Samarinda.
Selain hadir dalam kegiatan penandatanganan MoU, Ketua PTA Samarinda juga mengikuti sarasehan bertema ‘Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian’ yang berlangsung pada 09.45–12.00 WIB. Sarasehan ini membahas berbagai pendekatan penyelesaian perkara keluarga secara profesional dan berkeadilan, termasuk optimalisasi mekanisme non-litigasi serta penguatan peran peradilan agama dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Menurut Ketua PTA Samarinda, sarasehan tersebut memberikan perspektif baru yang relevan dengan dinamika perkara keluarga di daerah.
“Forum ini sangat bermanfaat karena membuka ruang diskusi antar-Ketua PTA se-Indonesia untuk saling bertukar pengalaman. Banyak gagasan yang dapat kami adopsi, khususnya dalam memastikan putusan pengadilan benar-benar berdampak pada pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian,” ungkapnya.
Pemaparan materi oleh Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. dalam kegiatan sarasehan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Silaturrahmi Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM) di Aula KH. Abdullah Shiddiq, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Melalui keikutsertaan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut, PTA Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama, memperkuat koordinasi antar-Ketua PTA se-Indonesia, serta merespons tantangan transformasi digital secara adaptif dan berkelanjutan.