banner ptaa

 

Ditulis oleh Admin Kesekretariatan 1 on . Dilihat: 73

PTA SAMARINDA HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI III DPR RI

18102023 Kunker DPR 1

YM. Ketua PTA Samarinda Presentasikan Keadaan PTA Samarinda dan PA Sewilayah Hukumnya pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi III DPR RI 

Bertempat di hotel Platinum Balikpapan, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda pada Rabu, 18 Oktober 2023, berkesempatan mengikuti rapat dengar pendapat bersama para anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat dengar pendapat tersebut digelar dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur Masa Persidangan I Tahun 2023-2024, bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keamanan. Selain PTA Samarinda, gelaran rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, dan Pengdilan Militer (Dilmil) 107 Balikpapan. Pada rapat dengar pendapat tersebut, Ketua PTA Samarinda, H. Helminizami, S.H., M.H. hadir bersama rombongan PTA Samarinda, yang terdiri dari Wakil Ketua, para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA Samarinda. Komisi III DPR RI sendiri yang dipimpin oleh Ketua Tim, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M., hadir bersama 19 orang anggota DPR RI dan beberapa anggota Sekretariat Komisi III DPR RI lainnya.

Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi III DPR RI ini dimulai sekitar pukul 13.00 WITA. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. dan dilanjutkan perkenalan masing-masing anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada kesempatan tersebut. Rapat kemudian dilanjutkan dengan presentasi masing-masing pengadilan yang berada di provinsi Kaliamantan Timur terkait pertanyaan seputar anggaran dan pengawasan yang telah diajukan oleh Komisi III DPR RI sebelum kunjungan dilaksanakan.

18102023 Kunker DPR 2

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M., Membuka Rapat Dengar Pendapat Bersama 4 (Empat) Peradilan di Wilayah Kalimantan Timur

 

Mendapat kesempatan mempresentasikan kondisi PTA Samarinda saat ini, khususnya dalam hal anggaran dan pengawasan, Ketua PTA Samarinda tampil memukau. Dengan percaya diri namun tetap berhati-hati, YM H. Helminizami mempresentasikan kondisi PTA Samarinda kini. YM Ketua PTA Samarinda menyampaikan bahwa PTA Samarinda saat ini membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Agama di wilayah provinsi Kalimantan Timur dengan total anggaran sebesar 75 miliar lebih yang digunakan baik untuk operasional kantor maupun proses penanganan perkara, seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang di Luar Gedung, Sidang Terpadu, hingga Pembebasan Biaya Perkara. Selanjutnya Beliau menyampaikan, kebutuhan anggaran PTA Samarinda digunakan untuk pembangunan lanjutan dan juga renovasi gedung beberapa pengadilan di wilayah hukum PTA Samarinda yang saat ini masih belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung. Selain itu, kebutuhan anggaran juga diperlukan untuk peningkatan sarana dan prasarana lainnya, juga biaya untuk peningkatan kompetensi aparatur pengadilan.

Setelah mempresentasikan terkait anggaran, YM. H. Helminizami menyampaikan mengenai keadaan perkara di wilayah hukum PTA Samarinda, yang telah menangani hampir 10 ribu perkara sejak awal tahun 2023 hingga akhir bulan September 2023, dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 242 orang. Beliau menyampaikan, bahwa jumlah perkara yang sangat banyak tersebut tidak seimbang dengan jumlah SDM yang saat ini dimiliki. Selanjutnya, dari perkara yang hampir mencapai 10 ribu kasus tersebut, terdapat beberapa jenis perkara yang cukup menonjol, diantaranya perkara perceraian yang mendominasi lebih dari separuh kasus yang ditangani, disusul dengan perkara dispensasi kawin dan izin poligami.

Usai penyampaian presentasi, baik dari PT Kalimantan Timur, PTUN Samarinda dan Dilmil Balikpapan, dan tentunya PTA Samarinda, para anggota Komisi III DPR RI yang hadir memberikan tanggapan atas presentasi yang telah disampaikan. Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi realisasi anggaran dari 4 (empat) pengadilan yang berada di Kalimantan Timur, yang secara umum jumlah realisasinya saat ini telah mencapai rata-rata sekitar 80% dari total anggaran yang diterima. Di sisi lain, H. Adang Daradjatun juga memohon maaf jika aspirasi yang telah disampaikan oleh pengadilan belum bisa direaliasikan seluruhnya oleh Komisi III DPR RI, namun mereka siap untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pengadilan. Selanjutnya, H. Adang Daradjatun menyampaikan pertanyaan kepada PTA Samarinda terkait usia pemberian dispensasi kawin, apakah memiliki korelasi dengan banyaknya angka perceraian rumah tangga saat ini.

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si., dari anggota Komisi III DPR RI, yang juga dari Fraksi PKS. Dr. H. R. Dimyati menyampaikan saran kepada PTA Samarinda terkait usaha mediasi kepada para pihak ditingkatkan lagi agar angka perceraian dapat menurun, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan perceraian.

Berbeda dengan H. Adang Daradjatun dan H. R. Dimyati, Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS. anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan mengenai keluhan pengadilan yang terus saja meminta tambahan anggaran, sedangkan menurutnya, apakah sudah ada output yang telah diberikan kepada negara? Juga terkait banyaknya jumlah perkara yang belum terselesaikan oleh pengadilan-pengadilan, ia mempertanyakan apakah yang menjadi kendala sebenarnya dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para anggota Komisi III DPR RI, Ketua PTA Samarinda menyampaikan jawaban dengan tenang. YM H. Helminizami menjawab, bahwa usia seseorang dalam pemberian dispensasi kawin tidak berkorelasi secara kuat mengenai jumlah perkara perceraian yang terjadi, sebab tentu ada faktor-faktor lain yang melatarbelakangi kasus perceraian. Selanjutnya, mengenai mediasi dalam perkara perceraian, tentu hal tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pengadilan. Hanya saja, mediasi tersebut juga tidak selalu berhasil. Dan untuk upaya pencegahan melalui penyuluhan, tentu juga sudah pernah dilakukan, dan akan kembali dikoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaannya kembali.

18102023 Kunker DPR 5

Penyerahan Plakat oleh Ketua PTA Samarinda kepada Salah Satu Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom.

Usai para pimpinan pengadilan 4 badan peradilan di wilayah Kalimantan Timur menjawab tanggapan para anggota Komisi III DPR RI, acara ditutup dengan penyampaian plakat kenang-kenangan dari masing-masing pengadilan kepada tim Komisi III DPR RI dan juga sebaliknya. Rapat dengar pendapat tersebut berakhir sekitar pukul 16.00 WITA. (nsa)


Selengkapnya

Statistik Web

Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Jumlah
1235
15846
63426
2122191

11.16%
29.71%
4.60%
0.27%
0.10%
54.16%
Online (2 minutes ago):5
5 guests
no members

 

Flag Counter

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Jl. MT. Haryono No. 24 Samarinda

Prov. Kalimantan Timur

Telp: 0541-733337
Fax: 0541-746702

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

 

icons8 facebook old 48icons8 instagram 48icons8 youtube squared 48icons8 address 48icons8 whatsapp 48icons8 twitter 48