Hakim Tinggi Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. sampaikan Pembinaan pada Pengadilan Agama Samarinda

Integritas telah menjadi syarat terpenting dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian/ lembaga. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga.

Untuk menggairahkan semangat pembangunan zona integritas, Kemenpan RB telah beberapa kali menggelar kegiatan pemberian anugerah predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Kourpsi (WBK) dan WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Pemberian predikat ini diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik kotor birokrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini dikesankan belum mampu memproduksi pelayanan yang memberi kepuasan penerima pelayanan.

Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda, predikat WBK telah disabet oleh 2 (dua) satuan kerja (satker) tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama (PA) Tenggarong dan PA Tanjung Redeb. Sedangkan PTA Samarinda sendiri, selain telah meraih predikat WBK, juga telah berhasil merebut predikat paling bergensi WBBM pada Desember 2021. Diharapkan satker yang belum meraih predikat WBK/WBBM agar menyiapkan langkah-langkah strategis, sehingga mampu menyamai prestasi satker sebelumnya. "Satker-satker yang belum meraih predikat WBK/WBBM, agar terus kita dorong dan dampingi, sehingga jumlah satker peraih WBK/WBBM di wilayah PTA Samarinda terus bertambah", tandas Ketua PTA Samarinda, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. pada suatu kesempatan rapat dinas. Semangat Ketua PTA Samarinda tersebut ternyata tidak berhenti pada tataran retorika, namun telah merambah ke wilayah eksekusi. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas kepada seluruh Hakim Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) untuk melakukan pendampingan pembangunan zona integritas pada satker binaan masing-masing sejak awal Februari silam. Pendampingan diawali secara virtual, kemudian evaluasi Lembar Kerja Evaluasi Elektronik (LKEE) pada aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di bawah koordiansi Wakil Ketua PTA Samarinda, H. Helminizami, S.H., M.H.

Tidak berhenti di situ, KPTA Samarinda juga telah menerjunkan seluruh Hatibinwasda dalam tajuk kegiatan pembinaan dan pengawasan daerah secara langsung. Dimulai pada PA. Samarinda (6-7/3), PA. Penajam (6-8/3), PA. Bontang (6-8/3), PA. Sangatta (6-8/3), PA. Balikpapan (8-10/3), PA. Tenggarong (13-15/3), PA. Tanah Grogot (13-16/3), PA. Sendawar (15-18/3), dan PA. Tanjung Redeb (19-21/3).

PA Samarinda yang masuk dalam kloter pertama pembinaan dan pengawasan daerah, merasakan manfaat adanya gerakan pendampingan ZI secara berkelanjutan ini. Pada kesempatan ekspose hasil pengawasan (7/3), Ketua PA Samarinda, Drs. H. M. Syaukani, M.H.I. menyatakan kegembiraannya atas pembinaan dan pengawasan daerah yang dirangkaikan pendampingan pembangunan ZI. “Kami sangat berterima kasih dan bergembira dengan adanya binwasda sekaligus pendampingan pembangunan ZI ini, karena sangat bermanfaat dan memberi support kepada kami dalam upaya meraih predikat WBK tahun ini,” demikian ungkapan KPA Samarinda.