PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA SEBAGAI SATU-SATUNYA UNIT LAYANAN MHKAMAH AGUNG YANG MENERIMA PREDIKAT WBBM DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda | 20 Desember 2021

Hari Senin 20 Desember 2021 menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Perjuangan dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tidaklah mudah, semua unsur dari sebuah satuan kerja harus kompak dan konsisten melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dengan melakukan berbagai inovasi layanan yang mengedepankan budaya Integritas dan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pada hari ini perjuangan tersebut membuahkan hasil yang sangat menggembirakan yang sekaligus juga sebagai tantangan untuk terus melaksanakan upaya peningkatan layanan secara berkesinambungan.

Pada hari ini, di ruang Command Center Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. beserta keluarga besar Pegadilan Tinggi Agama Samarinda serta Ibu-Ibu Dharmayukti Karini mengikuti acara Pemberian Apresiasi dan Penganungerahan Zona Integritas. Keberhasilan satker saat ini menjadi sangat istimewa, karena pada tahun ini presentasi keberhasilan sangat kecil, penilaian Kemenpan RB semakin ketat, di Lingkungan Mahkamah Agung hanya 3 Pengadilan Tinggi Agama yang berhasil meraih predikat WBBM yakni Pengadilan Tingga Agama Samarinda dan dua lainnya yakni Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Bapak Wakil Presiden, Prof. K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengharapkan agar nilai-nilai dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) seluruhnya harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi secara nyata dan masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan ekslusif.

Pembangunan Zona Integritas secara massif diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas pada pelayanan publik, selain itu kokokhnya SDM dengan integritas moral merupakan fondasi dalam membangun trust (kepercayaan) publik.

Selanjutnya Wakil Presiden mengajak semua elemen birokrasi agar fokus pada 3 hal:

1. Secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM sebagai upaya amar ma’ruf nahi mungkar.
2. Memanfaatkan dengan optimal Teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis sebagai bentuk tranparansi pengawasan pelayanan publik.
3. Memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dan KPK dalam kerangka Kerjasama pencegahan korupsi dan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi.

Riuh gembira, rasa sykur dan haru mewarnai perasaan keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda saat ini, perjuangan panjang yang dilalui kini membuahkan hasil. Sejak dinyatakan sebagai unit layanan dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan selanjutnya berjuang menuju WBBM pada tahun 2020 hingga 2021 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan berbagai inovasi, baik inovasi berbasis aplikasi maupun inovasi kebijakan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para pengguna layanan telah menjadi bukti nyata bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus berkomitmen menjaga konsistensi WBK dan meningkatkan layanan menuju WBBM.

Alhamdulillah saat ini Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjadi satu-satunya unit kerja Layanan Mahkamah Agung di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang menerima Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semoga istiqomah dan menjadi inspirasi bagi yang lain.

Tahun ini satuan kerja dari Mahkamah Agung yang mendapat predikat WBK sebanyak 43 satuan kerja dan yang mendapat predikat WBBM yaitu 5 satuan kerja. Direktur Jenderal Badan Peradilan  Agama, Dr. Aco Nur, S.H., M.H., mewakili Mahkamah Agung dalam menerima predikat WBBM dari Menteri PAN RB.

Selain Mahkamah Agung, terdapat 558 unit kerja instansi pemerintah yang menerima piagam WBK/WBBM, beberapa di antaranya 140 unit kerja Kementerian Keuangan, 49 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, 36 Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 18 unit kerja Kejaksaan Agung, dan lain-lain.