KOORDINASI PENANGANAN COVID-19 BERSAMA BNPB, PEMDA KALTIM DAN FORKOPIMDA
Samarinda | 04/08/2021
Pada Hari Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 13.00 WITA, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan, menghadiri undangan Pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan COVID-19 Bersama Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Serta Segenap Unsur FORKOPIMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota secara virtual via Zoom Meeting.
Acara dimulai dengan laporan dan sambutan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan kondisi dan progres penanganan pandemi Covid-19 di Kalimantan Timur, serta beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ketersediaan vaksin yang mulai menipis, sedangkan masih banyak masyarakat maupun tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi.
Kemudian dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Kepala Satgas Covid-19, Bapak Letjen TNI Ganip Warsito, menyatakan pihaknya siap mendukung dan bekerja sama dengan jajaran pimpinan daerah serta kepala satgas penanganan Covid-19 daerah. "Kami siap memberikan dukungan kepada Bapak, tentu dengan semua dukungan dari BNPB. Tugas kami adalah memberikan masukan kepada pimpinan terkait strategi penanganan Covid-19," ujar Ganip.
Dalam hal ini, Ganip juga menegaskan kembali bahwa selama pandemi COVID-19 maka penggunaan masker menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kendati mungkin edukasi ke masyarakat tidak mudah, namun Ganip tetap memberikan semangat optimis kepada seluruh komponen yang bertugas di posko PPKM Darurat maupun PPKM Level IV, karena protokol kesehatan juga merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Tugas dan fungsi yang kedua adalah pembinaan. Dalam hal ini, Ganip meminta agar seluruh komponen yang bertugas juga tak segan untuk memberikan pembinaan bagi masyarakat yang belum melaksanakan protokol kesehatan. Namun tentunya, dia berharap agar pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi sehingga ajakan untuk disiplin protokol kesehatan dapat diterima dan diikuti.
Kemudian tugas yang berikutnya adalah mendorong pelaksanaan 3T (Tracing, Tracking dan Treatment) bagi masyarakat yang kontak erat dari yang terpapar COVID-19. Melalui 3T, maka penanganan masyarakat yang terpapar dapat lebih optimal dan penyebaran virus juga dapat dikontrol dari penelusuran kontak erat.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Drs. H. Makmur HAPK, MM. menyampaikan laporan hasil evaluasi penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan turun ke lapangan terkait tingginya angka covid di Kalimantan Timur diantaranya adalah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang masih kurang, khususnya dokter-dokter Spesialis, dengan harapan pemerintah dapat menambah Tenaga-Tenaga Kesehatan melalui penerimaan-penerimaan CPNS di bidang kesehatan serta pengangkatan Dokter-Dokter Spesialis agar dapat maksimal menangani pandemi Covid-19. Kedua adalah ketersediaan alat-alat kesehatan, masih terdapat daerah-daerah yang minim alat kesehatan sehingga penanganan pandemi belum maksimal, ketiga adalah terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan tenaga kesehatan dalam menjangkau pasien-pasien ataupun sebaliknya. Makmur berharap adanya solusi maupun bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi ketiga hal tersebut.
Kepala Satgas Covid-19 pun menanggapi laporan Ketua DPRD Kalimantan Timur tersebut dan berjanji akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19.