Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut

Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia

OLEH :

(Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.)

(Drs. H. Arpani, S.H. M.H.)

A.     Pendahuluan

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,  tercermin dalam  anelia  IV  yang menyatakan dimana Pemerintah  melindungi  bangsa  Indonesia  dan  mencegah  adanya  konflik internal  di  dalam  negeri.    Menjamin  keselamatan  seluruh  penduduk  Indonesia, terlepas dari jenis  kelamin dan usia, adalah tanggung jawab penting dari  Negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, persoalan hak sudah jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28 secara jelas membahas hak dan seluk beluknya. Begitu juga dengan hak anak, dalam regulasi yang lebih khusus mengatur secara lebih mendalam tentang anak dan hak anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adalah  penting  bahwa  semua  individu,  terlepas  dari  karakteristik  demografis mereka,  menerima  perlindungan  dan  dukungan  yang  memadai  dari  pemerintah. Orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan bantuan  kepada  anak-anak  mereka  sampai  potensi  dan  kemampuan  bawaan mereka menjadi jelas dan nyata. Dikaruniai seorang anak  adalah sebuah anugerah dari Tuhan, yang dimana tidak semua orang dapat memiliki keturunan namun anak juga adalah sebagai ujian  sebagaimana dengan firman Allah dalam “surah Al-Anfal  ayat 28:”

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya : “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Selanjutnya firman Allah dalam “surah At-Tagabun ayat 14 - 15 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ   

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  ۗوَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ 

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”

Anak sangat  membutuhkan  orang  dewasa  dalam mengambil  tanggung  jawab  untuk  perbaikan  dan  tumbuhkembang  anak-anak. Pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  tergantung  pada  bantuan  yang diberikan oleh orang dewasa. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang berkaitan dengan revisi yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  jelas  bahwa  beberapa  perubahan  telah  dimasukkan  untuk memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Seorang anak didefinisikan sebagai  individu yang  belum mencapai  usia 18  tahun. Perlindungan anak merujuk pada langkah-langkah komprehensif yang diambil untuk melindungi kesejahteraan  dan  hak-hak  anak,  memungkinkan  mereka  untuk  tumbuh  dan berkembang.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  anak-anak  dari  tindakan kekerasan. Dalam  hubungan  perkawinan,  tidak  jarang  (pasca  perceraian menjadikan psychologis bencana dalam rumah tangga, terutama bagi anak-anak.   Pasangan yang  bercerai akan mencari  validasi  atau pengakuan  bahwa mereka  benar untuk memilih  berpisah.  Mereka  tidak  lagi  mempertimbangkan  bahwa  ada  anak  yang akan  menjadi  korban. 

Banyak  orang  tua  yang  menunjukkan  kelalaian  dalam pemenuhan  hak-hak  anak-anak  mereka,  terutama  dalam  kasus  di  mana  kedua orang  tua sedang  menjalani  proses  perceraian. Dalam  situasi  seperti  itu, mereka sering  memastikan  keputusan  yang  menguntungkan  bagi  diri  mereka  sendiri, daripada memprioritaskan kesejahteraan dan hak anak-anak mereka.

Masalah  pengasuhan  anak  sering  muncul  baik  sebelum  dan  sesudah penyelesaian pernikahan (divoece). Tidak jarang bagi mantan suami istri untuk terlibat dalam perselisihan tentang pengasuhan anak. Orang tua yang diberikan pengawasan atas anak-anak  mereka  melalui  keputusan  pengadilan  seringkali  menunjukkan ketidakmampuan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  sebagai  orang  tua.

Dalam penulisan makalah ini, dimana pokok permasalahan yang akan dibahas adalah masalah Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian menurut hukum Islam dan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian menurut Perundang-undangan Di Indonesia.

B.    Pokok Masalah

I.     Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.

Perceraian adalah merupakan suatu perbuatan yang suatu dibenci oleh Allah namun dihalalkan oleh ajaran agama Islam. Lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak, sebagai pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu. Oleh karena demikian, kewajiban untuk memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur sertamerta dengan adanya terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan pasangan suami isteri, tidak membuat putusnya hubungan orang tua dan anak, begitu juga hak-hak anak setelah orang tuanya berpisah, ada beberapa hal yang menjadi hak anak setelah perceraian dalam Islam, yaitu;

1.     Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah menurut etimologis berarti “disamping” atau “berada di bawah ketiak”. Sedangkan hadhanah menurut syara’ adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila, atau sudah besar tapi belum mumayyiz dari apa yang dapat memberikan mudharat kepadanya.

Defenisi lain bisa diungkapkan bahwa Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah hadhanah dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Sayid Sabiq didalam kitabnya Fikih Sunnah, yang menjelaskan bahwa memelihara anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau belum mampu untuk mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu karena belum dapat memilah mana yang baik untuknya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akalnya agar sanggup memikul tanggung jawab.

Hukum hadhanah telah disepakati oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat terkait apakah hadhanah ini menjadi hak anak atau hak dari orang tua (terutama ibu). Pendapat pertama menyampaikan bahwa hak hadhanah jatuh ke tangan ibu sehingga ibu bisa saja menggugurkan haknya, pendapat ini dikemukakan oleh Ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa hak hadhanah menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi perselisihan maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

2.     Anak dan Nafkah Anak

Islam juga mengatur masalah nafkah yang harus ditanggung oleh ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak tersebut ikut dengan ibunya.

Kewajiban ayah menafkahi anak sampai anak akil baligh dan anak bisa menghidupi dirinya sendiri, khusus untuk perempuan nafkahnya sampai dia menikah. Namun realita dalam masyarakat tidaklah seperti itu. Anak yang ikut ibunya, kebanyakan ayah melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak yang ikut dengan ibunya. Ayah menelantarkan anaknya bahkan terkadang anak tidak pernah dijenguk olehnya. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari agama maupun dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

Anak adalah anugerah Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati.

Islam mengajarkan kepada kita semua untuk memposisikan anak sebagai Amanah yang harus dijaga oleh ayah dan ibunya, dimana kedudukan anak dalam Islam dapat dikategorikan sebagai berikut :

a.    Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa.  Posisi ini menjadikan derajat yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. sebagaimana terungkap dalam Al-Qur’an :

رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً

Artinya : “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS al-Furqan : 74).

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud qurrata a’yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat.

b.    Anak sebagai perhiasan dunia.

Hal itu sebagaimana termuat dalam Qur’an sebagai berikut:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi : 46).

Ayat ini menjelaskan bahwa anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang tua. Dalam hal ini kedudukan anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya.

c.    Anak sebagai fitnah atau ujian.

Allah telah berfirman dalam Al qur’an :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  

Artinya : "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun : 15).

Anak sebagai amanah atau titipan yang diharus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Demikian yang diamanatkan dalam Al-Qur’an, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar, (QS. Al-Isra’ [17]:

d.    Anak menjadi musuh.

Allah telah berfirman dalam Al qur’an  Surah At-Tagabun ayat 14  

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ajaran agama Islam, dimana Allah telah memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita semua, agar anak jangan ditelantarkan, anak harus diberikan nafkah yang layak, harus dijaga, dipelihara dan diberikan kasih sayang oleh kedua orangtuanya, walaupun kedua orangtuanya telah berpisah, maka hak hak anak terutama masalah nafkah anak betul-betul diperhatikan dan dipenuhi oleh orangtuanya.

Allah telah berfirman dalam Al qur’an  Surah Al Baqarah ayat 233 

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ  لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah telah berfirman dalam Al qur’an  Surah An Nisa ayat 9 

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Allah telah berfirman dalam Al qur’an  Surah At Thalak ayat 7

 لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.   

Penyelesaian anak pasca perceraian dimana dalam hukum di Indonesia dapat ditempuh dengan dua jalur hukum, yaitu jalur hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan jalur hukum positif, Dalam hal ini, mengenai ketentuan ibu yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak dari pada bapak secara eksplisit dijelaskan lagi di dalam aturan Pasal 156 (ayat a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak  ibu”

II.    Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan perundang-undangan

1.      Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar Tertulis yang berlaku di Indonesia meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. secara  eksplisit mencakup  anak dengan  orang  tua  yang bercerai,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang hak-hak anak Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis, historis sosiologis, sistematis dan yuridis fungsional.

Ketentuan UUD 1945 tentang hak asasi manusia dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam teks revisi. Meskipun UUD 1945 memuat pasal-pasal hak asasi manusia yang meliputi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah dari-Nya dan harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintahan. Dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa kedua definisi tersebut meyakini bahwa hak asasi manusia adalah anugerah alam dari surga dan harus dihormati sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan ideologi dan landasan negara kita Pancasila, yaitu sila pertama yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.      Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah:

1.     anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;

2.     hasil perbuatan suami istri di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat membantu bagi tercapainya kesatuan dan kepastian hukum di masyarakat, khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam

4.      Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perlindungan Anak

Menyelesaikan  hak-hak  setiap  anak  adalah  kewajiban  kolektif pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua.  Sangat  penting  bahwa  hak-hak  ini diimplementasikan  dengan  cepat  dan  efektif,  tanpa  penundaan.  Saat  ini banyak sekali hak pada anak sebagai korban perceraian tidak mendapatkan apa  yang  seharusnya  mereka  dapatkan  contohnya  dari  masalah perlindungan ataupun pemenuhan  kebutuhan mereka sendiri.  Di Indonesia sendiri  banyak  kasus  anak  terlantar  karena  masalah  pecahnya  keluarga mereka. Setiap  warga  negara  harus  bertanggung  jawab  sepenuhnya kepada  pemerintah,  yang  mencakup  hak  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.  Permasalahan  yang  kerap  menjadi  masalah  pada  negara  yang berkembang  adalah  konspirasi  tentang  hak  anak,  bahwa  orang  yang mempunyai  mandat  tertinggi  diharapkan  menjadi  tameng  untuk menyuarakan  keadilan  ini.  Undang-Undang  Dasar  1945  secara  eksplisit mencakup  anak dengan  orang  tua  yang bercerai,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang hak-hak anak tersebut.

Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peraturan yang mengatur perlindungan anak dikendalikan dengan cara berikut:

a.     Non-diskriminasi  berarti  menjamin  perlindungan anak  sesuai dengan  prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

b.     Kesejahteraan anak menjadi prioritas dalam semua hal yang berkaitan dengan anak,  termasuk yang  melibatkan  pemerintah, masyarakat,  lembaga  legislatif, dan pengadilan,  perlindungan  anak  harus  menjadi  prioritas  utama.  Pertimbangan utama dalam membuat keputusan apa pun tentang masa depan anak harus menjadi kepentingan terbaik  anak.   Ketika  orang tua mengalami  perceraian, pertimbangan yang  paling  penting  adalah  kesejahteraan  anak.

c.      Hak  yang  paling  penting  bagi  setiap  anak  adalah  hak  untuk  dilindungi  yang menjamin hak mereka untuk keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Setiap anak, terlepas  dari perceraian  orang tuanya, berhak  mendapatkan kualitas hidup yang  baik seperti  dengan anak  lain. Hak seorang  anak untuk  berkembang menjadi  individu  yang  benar  secara  moral  dan  menerima  bimbingan  orang  tua tidak  berarti  bahwa  seorang  anak  dari  orang  tua  yang  bercerai  tidak  dapat berkembang dengan baik karena keadaan yang tidak sempurna.

d.     Menilai  perspektif  anak  dengan  memberi  Penghargaan,  dalam  konteks  ini, menandakan  pengakuan  dan  penghargaan  atas  hak  anak  untuk  terlibat  dan mengartikulasikan  sudut  pandang  mereka  pada  subjek  yang  berkaitan  dengan keberadaannya.

5.      Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 telah merumuskan masalah hak-hak anak setelah pasca perceraian telah termuat dalam: angka 10 dan angka 14 sebagai berikut:

1.    Pada angka 10 (sepuluh) menyebutkan : Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut.

2.    Pada angka 14 (empat belas) menyebutkan : Amar mengenai pembebanan nafah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya  pendidikan dan Kesehatan.

Merujuk  kepada surat edaran sebagaimana disebutkan pada angka 10 (sepuluh) di atas, maka dapat dipahami bahwa sepanjang hak hadhanah tidak diajukan oleh pihak berperkara, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak boleh menentukan hak hadhanah secara ex officio.

Selanjutnya juga dalam surat edaran tersebut pada angka 14  (empat belas) menyatakan bahwa  mengenai amar putusan tentang pembebanan nafkah terhadap anak setelah disebutkan jumlah nilai nominalnya, maka harus diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, dimana telah ditegaskan kepada para Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus betul-betul memperhatikan tentang hak – hak anak setelah pasca terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

C.    Analisa Masalah

1.      Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah  menyatakan bahwa hadlanah merupakan hak bagi seorang anak, karena dia membutuhkan orang yang bisa mengatur dan merawatnya, memelihara dan memperhatikan semua kebutuhannya serta mengurus pendidikannya, maka yang dipilih dan diutamakan adalah ibunya, karena dia memiliki kekuasaan pemeliharaan dan penyusuan, sebab dia lebih mengetahui dan mampu dalam hal pendidikan anak, dan dari sudut ini seorang ibu memiliki kesabaran yang tidak ada pada seorang laki-laki (ayah), dan dia memiliki waktu yang tidak ada pada laki-laki (ayah). (Fiqh Sunnah II : hal.  338 - 339);

Hukum hadhanah telah disepakati oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat terkait apakah hadhanah ini menjadi hak anak atau hak dari orang tua (terutama ibu). Pendapat pertama menyampaikan bahwa hak hadhanah jatuh ke tangan ibu sehingga ibu bisa saja menggugurkan haknya, pendapat ini dikemukakan oleh Ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa hak hadhanah menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi perselisihan maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.

Berdasarkan kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf ( a ), “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga bapaknya   harus juga bertanggung jawab, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.;

2.  Nafkah Anak

Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah AzZuhaili memberikan keterangan bahwa “Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009, menyebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayahnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam regulasi yang lebih khusus telah diatur secara mendalam tentang anak dan hak anak, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dasar hukum nafkah anak dalam pandangan Undang-Undang: Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

D.      Penutup

1.     Kesimpulan

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah hadhanah dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, sosok ayah berperan penting dalam hal memberikan nafkah kepada anak dan juga keluarganya itu juga merupakan salah satu tanggung jawab dari seorang ayah, Imam Syafi’i menjelaskan seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan anak sejak menyusui, memberi nafkah, pakaian dan keperluan lainnya.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

2.     Saran-saran

Undang-undang telah mengatur dengan terperinci mengenai hak nafkah anak pasca perceraian. Namun belum ada Lembaga khusus yang dapat mengawasi dan menjamin bahwa nafkah anak pasca perceraian sangat diperlukan agar putusan hakim tidak hanya menjadi keputusan belaka melainkan dapat terealisasikan dengan secara konkrit dan penegakan hukum (law emporcement). Terhadap hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan  tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Betra Sarianti, Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Diantara Harapan dan Hambatan, Jurnal Ilmiah Kutei ,ISSN 14129639 edisi 28 April 2015.

Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah., Jakarta: Kencana 2010.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI., Jakarta: Kencana, 2006.

Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut:Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), Jil II, h.147.

Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2003.

Prof. Dr.Drs.H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.H. Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan anak Penerbit. Gramedia.com,  Edisi Kedua. Jakarta 2024